Surabaya, Seputarkasus.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Penggeledahan tersebut berlangsung sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan terkait dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan beberapa pejabat DPRD Jawa Timur dan sejumlah kelompok masyarakat (Pokmas). Sekitar pukul 15.00 WIB, penyidik tampak membawa keluar dua koper hitam yang diduga berisi dokumen penting dari gedung tersebut. Kedua koper kemudian dimasukkan ke dalam dua mobil yang berbeda.
Meskipun pihak Dinas Peternakan Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengonfirmasi adanya penggeledahan. Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan ini masih berkaitan dengan kasus dana hibah yang selama ini tengah diselidiki oleh KPK.
Dia menyebutkan bahwa rincian lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut akan dirilis setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Kasus dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur 2019-2022 telah menjerat belasan orang, mulai dari pihak swasta, kelompok masyarakat, hingga anggota DPRD Jawa Timur. Salah satu tokoh penting yang terlibat adalah mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, yang pada September 2023 divonis 9 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus ini.
Penggelontoran dana hibah ini seharusnya digunakan untuk mendukung berbagai program masyarakat, namun diduga kuat terjadi praktik korupsi dalam pengelolaannya.
Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi penting, termasuk rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, di Jakarta Selatan.
Penggeledahan ini berkaitan dengan upaya penyidik KPK untuk menggali bukti lebih lanjut terkait aliran dana hibah tersebut. Dari lokasi itu, KPK berhasil menyita uang tunai serta berbagai barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas).
Kasus dana hibah ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dana besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat di Jawa Timur.
Dengan semakin meluasnya penyelidikan, banyak pihak menantikan langkah-langkah lebih lanjut dari KPK dalam mengungkap jaringan korupsi yang terlibat, serta memastikan bahwa dana hibah tersebut digunakan sebagaimana mestinya.
Herman
