Seputarkasus.id||SURABAYA – Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat melalui kegiatan bedah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kegiatan yang digelar pada Kamis (16/4/2026) di aula Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak ini menghadirkan pakar hukum dari Universitas Airlangga, Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H., M.Hum sebagai narasumber utama. Acara dibuka langsung oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Muhammad Prasetyo.
Dalam sambutannya, AKP Muhammad Prasetyo menegaskan pentingnya pemahaman hukum yang komprehensif bagi setiap anggota, guna menunjang pelaksanaan tugas yang profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menariknya, kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh internal kepolisian. Selain dihadiri jajaran Kapolsek, Kanit, serta personel dari berbagai satuan seperti Reskrim, Narkoba, Lantas, hingga Sabhara, kegiatan ini juga melibatkan 10 anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Surabaya.
Kehadiran PPNS tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) maupun undang-undang sektoral, yang tetap berpijak pada koridor hukum pidana nasional.
Para peserta mendapatkan pemaparan mendalam terkait substansi KUHP dan KUHAP, termasuk perkembangan regulasi serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum di lapangan.
Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan, khususnya saat sesi tanya jawab. Para personel aktif berdiskusi dan mengkaji berbagai studi kasus nyata yang kerap dihadapi, mulai dari penerapan pasal hingga prosedur penanganan perkara.
Sementara itu, Dr. Bambang Suheryadi menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum agar penerapan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak semakin siap menghadapi tantangan penegakan hukum ke depan, sekaligus mampu memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
( Red )
